Memperbaiki Indonesia dan Membawanya Menjadi Negara Besar yang Diridhai

jakarta, 05 Mei 2026, Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang strategis, serta nilai-nilai luhur yang berakar pada agama dan budaya. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang menghambat terwujudnya cita-cita sebagai negara maju dan berkeadilan. Salah satu persoalan terbesar adalah korupsi, lemahnya integritas sebagian aparat penegak hukum, serta terbatasnya saluran komunikasi langsung antara rakyat dan pemimpin negara.

Untuk membawa Indonesia menjadi negara besar yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa, diperlukan keberanian melakukan reformasi yang menyentuh akar persoalan. Negara harus berdiri di atas prinsip keadilan, integritas, dan keterbukaan terhadap aspirasi rakyat.

► Hukuman Berat bagi Koruptor Tanpa Pandang Bulu

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena merampas hak masyarakat, menghambat pembangunan, memperlemah pelayanan publik, dan memperbesar kesenjangan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat sering kali hilang akibat praktik korupsi.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang sangat tegas terhadap pelaku korupsi. Salah satu gagasan yang sering muncul adalah penerapan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati, bagi pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar atau dilakukan dalam kondisi tertentu yang sangat merugikan masyarakat.

Prinsip yang lebih penting dari berat-ringannya hukuman adalah penerapan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada perlakuan khusus bagi siapa pun, termasuk keluarga presiden, pejabat tinggi negara, aparat penegak hukum, tokoh politik, maupun pengusaha besar. Keadilan hanya dapat terwujud apabila hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara.

Negara yang besar bukanlah negara yang memiliki banyak aturan, melainkan negara yang mampu menegakkan aturan tersebut secara konsisten tanpa melihat kedudukan, kekayaan, maupun kekuasaan seseorang.

► Meningkatkan Kesejahteraan Aparat Penegak Hukum dan Menegakkan Integritas

Penegakan hukum yang baik membutuhkan aparat yang profesional, berintegritas, dan sejahtera. Oleh karena itu, gaji dan kesejahteraan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta penyidik perlu ditingkatkan agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal dan tidak mudah tergoda oleh praktik suap maupun gratifikasi.

Namun peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan peningkatan standar integritas. Negara perlu menerapkan prinsip bahwa jabatan penegak hukum adalah amanah yang sangat mulia dan tidak boleh disalahgunakan.

Apabila terdapat informasi yang kredibel mengenai dugaan keterlibatan aparat dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang tidak seharusnya dilakukan oleh penegak hukum, maka aparat yang bersangkutan dapat dibebastugaskan sementara dari jabatan operasionalnya selama proses pemeriksaan berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini bertujuan menjaga independensi dan netralitas proses penyidikan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Apabila terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah, maka sanksi harus dijatuhkan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hak dan kehormatan yang bersangkutan harus dipulihkan sepenuhnya.

Dengan demikian, kesejahteraan yang tinggi harus berjalan seiring dengan akuntabilitas dan tanggung jawab yang tinggi pula.

► Membentuk “Kontak Presiden” sebagai Jembatan Rakyat dan Pemimpin

Dalam era digital, masyarakat memiliki kemampuan yang semakin besar untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Informasi mengenai dugaan penyimpangan sering kali pertama kali muncul dari masyarakat, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun netizen.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah saluran resmi yang memungkinkan rakyat menyampaikan informasi, kritik, masukan, dan pengawasan secara langsung kepada Presiden. Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan lembaga independen bernama Kontak Presiden.

Lembaga ini berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan Presiden dengan tugas utama menerima, memverifikasi, dan meneruskan laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Keanggotaan lembaga ini dapat berasal dari berbagai unsur masyarakat, antara lain:

1. Tokoh agama dan ulama yang memiliki integritas dan keteladanan.
2. Profesional dari berbagai bidang.
3. Akademisi dan pakar.
4. Perwakilan mahasiswa.
5. Perwakilan masyarakat sipil.
6. Tokoh yang memperoleh kepercayaan publik melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif.

Lembaga ini tidak berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, melainkan sebagai pusat informasi, pengawasan masyarakat, dan pemberi rekomendasi kepada Presiden. Setiap laporan yang masuk harus diverifikasi secara profesional sehingga tidak menjadi sarana fitnah, penyebaran informasi palsu, atau alat untuk menyerang pihak tertentu.

Dengan adanya mekanisme ini, Presiden dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi nyata di lapangan dan mendeteksi berbagai permasalahan sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

► Membangun Indonesia yang Diridhai

Menjadi negara besar tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer, atau kemajuan teknologi. Negara yang benar-benar besar adalah negara yang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan rasa aman bagi seluruh rakyatnya.

Indonesia yang diridhai adalah Indonesia yang:

1. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
2. Melindungi rakyat dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Menghargai kejujuran dan integritas.
4. Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.
5. Menjadikan nilai-nilai agama dan moral sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila korupsi dapat ditekan secara signifikan, aparat penegak hukum bekerja secara profesional, dan rakyat memiliki akses yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi kepada pemimpinnya, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu negara terkuat dan paling dihormati di dunia.

Cita-cita tersebut memang tidak mudah diwujudkan. Namun dengan keberanian melakukan reformasi, komitmen terhadap keadilan, serta dukungan seluruh elemen bangsa, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan sebagai negara besar yang maju, adil, makmur, dan diridhai Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh Ariep Mulyadi, S.H.,M.H.,C.Med.
Presiden Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Hukum Indonesia