Jakarta, 16 Juli 2026 – Badan Standardisasi Nasional (BSN) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI pada Kamis (16/7), dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian Ringkasan Eksekutif Kinerja Anggaran dan Akuntabilitas BSN Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, BSN memaparkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dan tata kelola keuangan yang menunjukkan hasil sangat baik. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, BSN berhasil mencatat realisasi eksekusi anggaran sebesar 99,13 persen, yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran negara secara akuntabel dan tepat sasaran.
Selain itu, BSN juga berhasil membukukan surplus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 120,04 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kontribusi layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian terhadap penerimaan negara, sekaligus mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan yang diberikan BSN.
Dari aspek akuntabilitas keuangan, BSN kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan BSN telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian intern yang memadai, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pembahasan, Komisi VII DPR RI memberikan perhatian terhadap efektivitas pelaksanaan program BSN dalam mendukung peningkatan daya saing nasional melalui pengembangan standar, penilaian kesesuaian, serta penguatan infrastruktur mutu nasional. Kinerja anggaran yang tinggi diharapkan dapat terus diiringi dengan peningkatan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan industri nasional.
BSN menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan APBN secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Seluruh capaian tersebut diharapkan semakin memperkuat peran BSN dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, peningkatan daya saing produk Indonesia, serta mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang maju melalui penerapan standardisasi yang berkualitas, pungkas Donny Purnomo Kepala BSN-RI.
By. Adm. LP2HI
Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan hukum Indonesia (LP2HI)
Leave a comment