Jakarta, 13 Juni 2026, Demonstrasi mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa sering kali menjadi kekuatan moral yang mengingatkan pemerintah ketika kebijakan dinilai menyimpang dari kepentingan rakyat. Dalam konteks aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”, pemerintah maupun masyarakat perlu melihat secara jernih substansi tuntutan yang disampaikan, sekaligus mewaspadai berbagai kepentingan yang mungkin berusaha memanfaatkan gerakan mahasiswa untuk tujuan politik tertentu.
► Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama, yaitu:
1. Menghentikan pemborosan APBN.
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
3. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
4. Menghentikan militerisme di ranah sipil.
5. Meminta Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan-kesalahan
pemerintahannya.
Kelima tuntutan tersebut pada dasarnya merupakan ekspresi kegelisahan sebagian kalangan terhadap arah kebijakan pemerintah. Dalam negara demokrasi, penyampaian kritik seperti ini merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati.
► Pemerintah Harus Melihatnya Sebagai Kritik
Pemerintah sebaiknya memandang aksi mahasiswa sebagai kritik dan masukan yang lahir dari kepedulian terhadap bangsa. Reaksi yang berlebihan justru dapat memperlebar jarak antara pemerintah dengan kelompok intelektual muda.
Tradisi demokrasi yang sehat menghendaki adanya ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa. Pemerintah tidak harus menyetujui seluruh tuntutan yang disampaikan, namun wajib mendengarkan dan memberikan penjelasan yang rasional mengenai setiap kebijakan yang dijalankan. Dengan demikian, kritik tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap institusi negara.
► Mahasiswa Harus Waspada terhadap Infiltrasi Kepentingan
Di sisi lain, mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan harus tetap menjaga independensi gerakannya. Sejarah politik di berbagai negara menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa sering menjadi sasaran infiltrasi oleh kelompok-kelompok yang memiliki agenda politik tertentu.
Idealisme mahasiswa harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa, bukan menjadi alat bagi kelompok yang ingin memanfaatkan momentum untuk menggoyang pemerintahan atau bahkan mendorong pergantian kekuasaan di luar mekanisme konstitusional. Kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar, tetapi upaya mendelegitimasi pemerintahan yang sah tanpa dasar konstitusional merupakan persoalan yang berbeda.
Karena itu, mahasiswa perlu terus mengedepankan sikap kritis, termasuk kritis terhadap pihak-pihak yang mencoba menunggangi gerakan mereka. Kebebasan berpikir harus dijaga agar tidak berubah menjadi alat kepentingan politik praktis.
► Menghapus MBG Bukan Solusi yang Tepat
Salah satu tuntutan yang cukup menarik perhatian adalah penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memang menuai perdebatan karena membutuhkan anggaran yang besar dan menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.
Namun demikian, menghapus program tersebut secara keseluruhan dapat menjadi sebuah kekeliruan dalam cara berpikir kebijakan publik. Masalah utama yang perlu dibenahi bukan semata-mata keberadaan programnya, melainkan regulasi, tata kelola, pengawasan, serta efektivitas pelaksanaannya.
Apabila ditemukan penyimpangan, pemborosan, atau praktik korupsi, maka yang harus diperbaiki adalah sistem pengelolaannya. Tujuan dasar program untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda tetap merupakan tujuan yang baik. Oleh sebab itu, pendekatan yang lebih konstruktif adalah memperbaiki regulasi dan tata kelola daripada menghapus program secara total.
Pandangan yang sama dapat diterapkan terhadap program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Evaluasi dan perbaikan tentu diperlukan, tetapi penghentian total belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila tujuan program tersebut masih relevan bagi pembangunan ekonomi desa.
► Optimisme terhadap Masa Depan Indonesia
Indonesia adalah negara besar yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, sumber daya manusia yang terus berkembang, serta posisi strategis di dunia. Sebagai bangsa yang beriman, kita meyakini bahwa seluruh kekayaan tersebut merupakan karunia Allah SWT, Penguasa alam semesta.
Karena itu, perdebatan antara pemerintah dan mahasiswa hendaknya tidak dipandang sebagai pertarungan yang saling meniadakan, melainkan sebagai proses untuk mencari jalan terbaik bagi kemajuan bangsa. Kritik yang konstruktif, pemerintah yang terbuka, serta mahasiswa yang independen akan menjadi kombinasi yang memperkuat demokrasi Indonesia.
Harapan besar bangsa ini adalah agar Indonesia mampu mewujudkan cita-cita menjadi negara maju, adil, dan makmur. Optimisme tersebut juga sejalan dengan gagasan yang pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam bukunya Paradoks Indonesia, yang mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diselesaikan melalui kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang baik, dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa.
Pada akhirnya, baik pemerintah maupun mahasiswa memiliki tujuan yang sama, yakni Indonesia yang lebih baik. Perbedaan pandangan mengenai cara mencapainya adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus dikelola dengan kedewasaan, dialog, dan semangat persatuan.
By. Ariep Mulyadi, S.H.,M.H.,C.Med.
Presiden Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan hukum Indonesia (LP2HI)
Leave a comment